Pemerintah Kembali Utak- Atik RUU KUHP, Berjalan Lembut?

Pemerintah bersama DPR kembali mangulas Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana( RUU KUHP) sehabis September 2019 pernah dihentikan sedangkan oleh Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi usai banyak pihak yang menolak.

Secara formal, pemerintah serta DPR pada Rabu 9 Juni 2021 menggelar rapat bersama buat mangulas ini. Salah satu akhirnya ialah disepakati bila RUU KUHP masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021.

BACA JUGA

DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Kenakan PPN buat Sembako serta Pendidikan AproNews

” Jadi tadi terdapat konvensi kalau ini hendak lekas dimasukkan selaku RUU Prioritas pada tahun 2021, setelah itu sebab carry over, hingga bahas pasal- pasal mana saja yang belum tuntas,” kata Wakil Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia( Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Lingkungan DPR RI, Jakarta, Rabu( 9/ 6/ 2021).

Terkesan lembut, tetapi, masih terdapat beberapa pasal yang dikira kontroversial dalam RUU KUHP ini. Salah satu yang disorot merupakan masih terdapatnya kedatangan pasal penghinaan presiden ataupun diucap Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden serta Wakil Presiden.

Ada pula bunyinya semacam berikut; Pasal 217: Tiap Orang yang melanda diri Presiden ataupun Wakil Presiden yang tidak tercantum dalam syarat pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara sangat lama 5( 5) tahun.

Pasal 218( 1): Tiap Orang yang di muka universal melanda kehormatan ataupun harkat serta martabat diri Presiden ataupun Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara sangat lama 3( 3) tahun 6( 6) bulan ataupun pidana denda sangat banyak jenis IV.

( 2) Tidak ialah penyerangan kehormatan ataupun harkat serta martabat sebagaimana diartikan pada ayat( 1) bila perbuatan dicoba buat kepentingan universal ataupun pembelaan diri.

Pasal 219: Tiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, ataupun melekatkan tulisan ataupun foto sehingga nampak oleh universal, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh universal, ataupun memberitahukan dengan fasilitas teknologi data yang berisi penyerangan kehormatan ataupun harkat serta martabat terhadap Presiden ataupun Wakil Presiden dengan iktikad supaya isinya dikenal ataupun lebih dikenal universal dipidana dengan pidana penjara sangat lama 4( 4) tahun 6( 6) bulan ataupun pidana denda sangat banyak jenis IV.

Edward menuturkan, pasal penghinaan terhadap martabat presiden serta wakil presiden dalam RUU KUHP berbeda dari pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaannya tipe delik pasal tersebut.

” Pasal penghinaan itu merupakan pasal penghinaan terhadap kepala negeri, yang awal, itu berbeda dengan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” ucap Edward.

Delik pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang baru ialah delik aduan, cuma presiden ataupun wakil presiden yang dapat memberi tahu. Mahkamah Konstitusi tadinya mencabut pasal penghinaan yang ialah delik biasa.

” Jika dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu ialah delik biasa. Sedangkan dalam RUU KHUP itu ialah delik aduan,” kata Edward.

” Jika delik aduan, itu yang wajib melapor sendiri merupakan Presiden ataupun Wakil Presiden,” sambungnya.

Bukan buat Jerat Pengkritik

Senada, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia( Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan kalau pasal penghinaan presiden yang tercantum dalam draf RUU KUHP dengan yang ditiadakan Mahkamah Konstitusi( MK) ialah 2 perihal berbeda.

Bagi Yasonna hadirnya pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP ialah jawaban atas keadaan warga yang dianggapnya sangat leluasa buat melontarkan hinaan terhadap pemimpin negeri.

” Aku kira kita jadi sangat liberal jika kita membiarkan. Tadi dikatakan, jika di Thailand malah lebih parah, jangan coba- coba menghina raja itu urusannya berat. Apalagi di Jepang sendiri ataupun sebagian negeri perihal yang lumrah,” kata Yasonna di hadapan anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja di Lingkungan Parlemen, Jakarta, Rabu( 9/ 6/ 2021).

Bagi Yasonna, pasal penghinaan presiden dalam RKUHP ialah delik aduan. Yasonna menyebut, pasal itu diperuntukan untuk mereka yang melanda harkat serta martabat presiden. Bukan mereka yang tengah melancarkan kritik.

” Jika aku dikritik, Menkumham tidak becus, lapas, imigrasi thats fine with me, tetapi jika sekali melanda harkat serta martabat aku. Misalnya aku dikatakan anak haram, wah itu di kampung aku gak dapat itu. Anak PKI- lah, tunjukan pada aku jika aku anak PKI, jika gak dapat gua jorokkin lu,” ucap Yasonna.

Ia juga menyebut, RUU KUHP menemukan respons positif dari warga.

“ RUU KUHP dikala ini telah diadakan road show ke 11 wilayah, terakhir di Jakarta, tentang RUU KUHP. Serta menemukan respons positif untuk warga,” kata Yasonna.

Yasonna mengakui ada pasal- pasal yang jadi sorotan serta memunculkan polemik di publlik. Tetapi baginya, itu merupakan perihal normal.

” Terdapat perbandingan komentar itu suatu yang lumrah, paling utama terakhir ini terdapat satu perihal yang agak hangat di media,” ucapnya.

Ia pula menarangkan, grupnya masih melaksanakan sosialisasi terhadap RUU KUHP.

” Semacam rapat- rapat kerja tadinya apalagi Komisi III sempat surati kami, serta kami senantiasa berkomitmen buat melaksanakan terlebih dahulu sosialisasi,” kata Yasonna.

Departemen Hukum serta HAM hendak secara bertahap meneruskan draf RUU KUHP secara bertahap lewat penilaian Prolegnas.

” Pada penilaian Prolegnas secara bertahap kita hendak teruskan pastinya kami menghargai sokongan dari komisi III tentang perihal ini, ialah RUU KUHP,” jelas Yasonna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *